Blitar (beritajatim.com) – Ratusan masyarakat dari berbagai dusun berunjuk rasa di Kantor Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Unjuk rasa ini merupakan bentuk kekecewaan warga atas kebijakan desa yang dirasa tidak berpihak pada rakyat.
Massa menilai bahwa kebijakan yang dijalankan oleh Desa Tlogo hanya menguntungkan perangkat desa. Maka dari itu massa meminta pihak desa bersikap transparan, baik itu kebijakan hingga anggaran desa.
“Yang utama tuntutan teman-teman adalah menuntut adanya transparansi baik anggaran baik itu kepemimpinan atau juga kebijakan, yang penting ada perubahan yang ke lebih baik,” kata Mohammad Hamdan, Koordinator Aksi, Rabu (08/02/23).
Massa membawa 7 tuntutan yang disampaikan yaitu, sebagai berikut:
1. APBDes 2023 dianggap warga tidak pro rakyat dan hanya memihak ke perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut massa anggaran ratusan juta rupiah APBDes hanya dihabiskan untuk kepentingan perangkat desa serta BPD.
Maka dari itu masyarakat Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar meminta agar pemerintah desa merevisi APBDes 2023. Massa meminta revisi ini segera dilakukan tanpa harus menunggu P.A.K 2023.
2. Massa juga menuntut adanya perbaikan fasilitas pasar Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Pasalnya selama ini kondisi pasar Desa Tlogo seperti dibiarkan begitu saja tanpa ada perbaikan fasilitas.
Massa pun meminta agar pihak desa memberikan perhatian serius terhadap pasar Tlogo yang merupakan tempat warga mencari nafkah.
3. Warga juga menuntut adanya kejelasan dana penjualan pohon beringin di lapangan Desa Tlogo oleh pihak desa. Menurut warga penjualan pohon beringin itu tanpa sepersetujuan masyarakat desa. Akibat penjualan pohon beringin tersebut lapangan Desa Tlogo menjadi gersang dan panas.
4. Massa juga meminta agar APBDes 2023 juga digunakan oleh pihak desa untuk memberikan tunjangan lebaran bagi guru ngaji. Menurut massa hal itu jauh lebih penting daripada alokasi yang tidak jelas yang hanya menguntungkan pihak perangkat desa dan BPD. Selama ini massa menilai pihak desa tidak ada kepedulian terhadap guru ngaji yang mendidik putra-putri masyarakat.
5. Salurkan dana BUMDES untuk rakyat kecil dan pegiat ekonomi kecil seperti tukang sayur, penjual pecel dan lain-lain yang membutuhkan modal. Hal itu dirasa lebih penting dan membawa manfaat.
6. Segera Dilakukan Reorganisasi LPMD, BPD, serta Karang Taruna Desa Tlogo. Massa menekan pada reorganisasi di BPD yang dinilai tidak memberikan manfaat apapun kepada masyarakat.
Warga menyoroti ketua BPD yang telah menjabat sebanyak 3 periode namun arah kebijakan dan usulannya tidak ada yang menguntungkan masyarakat. Maka dari itu masyarakat Desa Tlogo meminta adanya regenerasi di tubuh BPD Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
7. Massa menuntut Ketua BPD Hj. Sudjiono untuk mundur dari jabatannya karena telah menjabat 3 kali periode, serta kebijakan yang diusulkannya tidak berpihak kepada masyarakat. “Kalau ini mentok, kami meminta ketua BPD Hj Sudjiono mundur dari jabatannya biar anak-anak muda yang mengurus BPD,” imbuhnya.
Kepala Desa Tlogo sendiri saat ini tengah kosong. Saat ini pemerintahan Desa Tlogo dipimpin pejabat sementara yakni Henry Cahyo.
PJ Kepala Desa Tlogo itu pun berjanji akan mendengarkan aspirasi masyarakat. Henry juga berterimakasih atas aksi masyarakat pasalnya dengan adanya tuntutan warga ini pihak Desa Tlogo bisa bercermin seberapa besar kinerja desa untuk mensejahterakan masyarakat. “Kami sangat berterimakasih ini akan menjadi cerminan bagi Pemerintah Desa Tlogo. Nantinya kami akan membenahi secara bersama-sama selama saya menjabat,” pungkasnya. (owi/kun)