Karang Taruna

Denpasar, baliilu.com – Setelah melalui proses yang cukup panjang sejak awal disampaikan pada 26 November 2019 oleh Gubernur Bali bersama tim, Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Bali akhirnya secara resmi menjadi RUU inisiatif DPR RI setelah Presiden Joko Widodo tertanggal 25 Januari 2023 menunjuk wakil pemerintah dalam pembahasan 8 (delapan) RUU usul DPR RI salah satunya RUU Provinsi Bali.

‘‘Sejak awal kita proses, astungkara, RUU Provinsi Bali sekarang sudah masuk ke forum yang akan dibahas antara Pemerintah dan DPR RI mulai masa sidang Februari 2023 ini. Kami berharap April atau paling lambat Mei 2023, RUU ini sudah bisa diundangkan,” terang Gubernur Bali Wayan Koster saat memberikan penjelasan mengenai RUU Provinsi Bali pada Sabtu (Caniscara Pon Paang) 11 Februari 2023, di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Renon Denpasar.

Acara ini dihadiri anggota DPR RI Dapil Bali, DPD RI Dapil Bali, Forkopimda Bali, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, bupati/walikota bersama ketua DPRD kabupaten/kota se-Bali, pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkup Pemprov Bali, para ketua organisasi lintas agama, serta undangan lainnya.

koster
Gubernur Bali Wayan Koster. (Foto: gs)

Gubernur Wayan Koster yang mantan anggota DPR RI 3 periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini lanjut menjelaskan, RUU Provinsi Bali sangat urgen. Hal ini disebabkan selama ini dalam membuat produk hukum baik peraturan daerah (perda), peraturan gubernur (pergub), masih menggunakan payung hukum UU No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT. Undang-Undang ini masih menggunakan sistem ketatanegaraan yang lama yaitu UUD Sementara 1950 dan bentuk Negara masih Republik Indonesia Serikat (RIS) yang ibukotanya Singaraja, dimana masih menggunakan Sunda Kecil.  Padahal kita sudah memiliki tatanan ketatanegaraan yang baru yaitu UUD 1945 dan NKRI. Jadi secara formal UU 64/1958 ini masih berlaku.

‘‘Begitu saya menjadi gubernur, setiap menyusun perda dan pergub dan peraturan lainnya, itu selalu merujuk nomor 1 acuannya UU 64 Tahun 1958 padahal sudah tidak berlaku dan tidak sesuai lagi. Itulah sebabnya saya berpikir ini harus dilakukan perubahan. Maka saya merancang Undang-Undang tentang Provinsi Bali. Astungkara, penyusunannya berjalan lancar melibatkan beberapa pihak dan mendapat dukungan penuh dari semua pihak, DPRD Provinsi Bali, DPR RI Dapil Bali, DPD Dapil Bali, para tokoh masyarakat, sehingga RUU ini bisa diajukan ke DPR RI dan Pemerintah Pusat,’’ ucap Gubernur.

Selain itu, ungkap Gubernur Koster, RUU Provinsi Bali mengatur soal penguatan sumber daya lokal dan kearifan lokal Bali yang sesuai dengan potensi sumber daya alamnya maupun kearifan lokalnya. Pembangunannya supaya bisa dilakukan dengan satu pola yang mengintegrasikan semua kabupaten/kota serta dibangun sesuai dengan potensi yang ada. RUU ini akan mengubah otonomi simetris menjadi asimetris karena kondisi setiap daerah berbeda-beda. Gubernur menyontohkan, OPD di setiap provinsi selama ini disamakan dengan konsep otonomi simetris. Ketika Bali tidak memiliki sumber daya alam seperti gas dan tambang, Provinsi Bali harus membentuk Dinas SDA dan ini tentu saja akan mubasir.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Gubernur Wayan Koster menyampaikan mengenai apa yang sudah dilaksanakan dalam proses berkaitan dengan pembentukan RUU tentang Provinsi Bali. Pertama, melakukan audiensi dengan Komisi II DPR RI pada 26 November 2019 dan rombongan Bali diterima oleh pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI. Rombongan Provinsi Bali sangat lengkap terdiri atas bupati/walikota, ketua DPRD kabupaten/kota se-Bali, pimpinan DPRD Provinsi, serta tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama. Komisi II DPR RI pun memberikan dukungan serta berterima kasih kepada tim RUU karena selama ini menggunakan payung hukum yang tidak tepat.

Kedua, berlanjut melakukan audiensi ke DPD RI. Menurut Gubernur, UU daerah selalu melibatkan DPD. Audiensi ke DPD dilakukan pada hari yang sama yakni sore hari setelah datang dari Komisi II DPR RI. DPD di bawah kepemimpinan La Nyala Mataliti, menurut Wayan Koster, juga mendukung penuh. “DPD bahkan memberikan masukan sangat kongkret dan dukungan tertulis sebagai referensi,” tegas Gubernur.

Ketiga, tim melakukan audiensi ke Mendagri pada Kamis, 5 Desember 2019. Tim diterima oleh Mendagri secara langsung. Saat itu, Mendagri ingin tahu lebih spesifik kenapa harus ada RUU Provinsi Bali. “Setelah mendapat penjelasan, Mendagri pun sangat memahami, mendukung dan sangat bersemangat untuk membahas RUU ini,” jelas Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini.

Keempat, Gubernur beserta tim lanjut melakukan audiensi ke Menkum HAM pada 5 Desember 2019. Dalam pembahasan produk hukum, katanya, Menkum HAM pasti akan terlibat. Sama seperti Mendagri, Menkum HAM juga mendukung penuh RUU Provinsi Bali.

Kelima, tim tidak lupa melakukan audiensi ke Badan Legislasi pada Jumat, 7 Februari 2020. Baleg sangat mendukung RUU Provinsi Bali karena UUDS 50 dan penggunaan RIS itu federal yang dipimpin perdana menteri. “Baleg sangat mendukung,” tegasnya.

koster
Anggota Komisi II DPR RI AA Bagus Adhi Mahendra Putra saat memberikan statemen terkait proses RUU Provinsi Bali. (Foto: gs)

Setelah tahapan yang dilaksanakan ini, Gubernur mengungkapkan, Indonesia terkena wabah pandemi Covid-19 yang dimulai pada Maret 2020. Proses tak berlanjut, DPR RI tak bisa bersidang. Begitu pun pada 2021 dan 2022, RUU ini belum bisa masuk dan diproses.

Menurut Gubernur, baru pada tahun 2023 ini, Presiden sudah memberikan persetujuan terhadap pembahasan RUU Provinsi Bali. Presiden, ujarnya, menugaskan Mendagri, Bappenas, Menteri Keuangan dan Menkum HAM sebagai wakil pemerintah pusat untuk membahas RUU Provinsi Bali ini dengan DPR RI.

Pada saat itu, Gubernur menyatakan lega karena pembahasan RUU Provinsi Bali diserahkan kepada Komisi II DPR RI bukan kepada panitia khusus (pansus). Pembahasan di Komisi II dinilai jauh lebih cepat dibandingkan dengan pansus karena harus melakukan lobi-lobi lintas fraksi.

Untuk itu, Gubernur minta masyarakat Bali bisa kompak, solid dan guyub dalam memperjuangkan RUU Provinsi Bali ini yang terdiri atas 16 BAB dan 48 Pasal. “Kalau memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau dikritik silakan langsung ke DPR RI atau ke Gubernur Bali,‘‘ ucapnya.

Hal ini perlu disampaikan karena jika kita kompak, semua tujuan akan tercapai. Gubernur Wayan Koster pun menyontohkan otsus yang diterima Papua dan Aceh karena mereka kompak. Ia menilai, Bali sebenarnya bisa memperoleh status otsus, namun karena belum kompak sehingga peluang tersebut jadi menjauh. “Mari kita kompak, solid dan guyub untuk RUU ini. Semua muaranya untuk kepentingan Bali dan masyarakatnya, bukan untuk kepentingan kelompok maupun perorangan,” tegas Gubernur Wayan Koster.

Mengakhiri penjelasan Gubernur Bali tentang RUU Provinsi Bali ini, anggota Komisi II DPR RI AA Bagus Adhi Mahendra Putra memberikan statemen bahwa proses pembahasan RUU Provinsi Bali dipastikan mulai dilakukan pada Februari 2023 ini. “Jika tidak ada halangan RUU Provinsi Bali akan selesai pada masa sidang keempat April, atau paling lambat Mei 2023,” tegas anggota Fraksi Golkar Dapil Bali tersebut. (gs/bi)