Jember (beritajatim.com) – Petani di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendesak pemerintah agar segera merevisi harga pembelian gabah sebelum panen raya. Harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap gabah saat ini dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi petani.
“Jika pemerintah tak merevisi HPP gabah, dipastikan Bulog (Badan Urusan Logistik) tak dapat menyerap gabah petani,” kata Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia Jawa Timur Jumantoro, Selasa (21/2/2023).
HPP gabah kering panen saat ini Rp4.200 per kilogram. Padahal harga gabah di tingkat petani berada pada kisaran Rp5.200-5.500 per kilogram.
“HPP pemerintah sudah tidak relevan dengan biaya produksi petani dalam budidaya padi dan jagung yang semakin tinggi. Dampak pengurangan pupuk subsidi dan pencabutan subsidi ZA dan SP 36 membuat produksi pangan turun,” kata Jumantoro.
Petani mendesak pemerintah agar menetapkan HPP gabah minimal Rp5.000 per kilogram. “Kalau HPP dibiarkan, Bulog tidak akan bisa menyerap gabah petani karena harga belinya terlalu murah. Jangan sampai pada saat padi sudah habis dipanen, HPP baru terbit. Yang rugi adalah pemerintah,” kata Jumantoro.
Jumantoro mengingatkan, stok pangan seharusnya berada di gudang pemerintah, bukan pengusaha swasta. “Jangan sampai gara-gara pemerintah tidak mampu membeli gabah dan beras petani, impor menjadi andalan. Ini yang sangat menyakitkan. Pada saat regulasi kebijakan merugikan petani, semua sektor akan terdampak,” katanya.
Berdasarkan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2021-2026, produksi padi pada 2020 adalah 991.892 ton, jagung 411.168 ton, dan kedelai 7.742 ton. Pada 2021, panen padi mencapai 998 ribu ton dari 86.598 hektare sawah beririgasi dan 81.081 hektare lahan pertanian pangan. [wir/beq]